Tampilkan postingan dengan label hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hukum. Tampilkan semua postingan

PENYELESAIAN SENGKETA INDONESIA DENGAN MALAISIA MENGENAI KEDAULATAN PULAU SIPADAN DAN LINGITAN


KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Allhamdulillah berkat pertolongan Allah akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas kelompok dalam menyusun makalah diskusi pada mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internassional, setelah sekian lama tertunda, tujuan penulis menyusun maklah diskusi ini adalah untuk mengetahui seberapa penting peranan mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional antara ke dua Negara tersebut yaitu Indonesia dan Malaisia untuk itu penulis beri judul makalah diskusi ini dengan judul Penyelesaian SengketaIndonesia Dengan Malaisia Mengenai Kedaulatan Pulau Sipadan Dan Lingitan
dan makalah ini di susun untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan tugas terstruktur dari dosen mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.
Terakhir penulis ucapkan terimakasih untuk semua pihak yang sudah membantu dan memudahkan penyelesaian makalah diskusi ini, penulis berharap semoga makalah ini bisa bermanfaat.
Bandung, 22 Maret 2009
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
  1. LATAR BELAKANG MASALAH
  2. IDENTIFIKASI MASALAH
BAB II KASUS POSISI
  1. FAKTA HUKUM
  1. PARA PIHAK
  2. KASUS SENGKTA
  1. PERMASALAHAN HUKUM
  2. TEORITIS
  3. POKOK-POKOK PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN PERTIMBANGANNYA
BAB III ANALISA
BAB IV PENUTUP
  1. KESIMPULAN
  2. REKOMENDASI
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam interaksi konflik atau sengketa adalah hal yang lumrah terjadi. Sengketa adalah :adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara 2 bangsa yang berbeda. Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik
Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau judicial settlement juga dapat menjadi pilihan bagi subyek hukum internasional yang bersengketa satu sama lain. Bagi sebagian pihak, bersengketa melalui jalur hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun yang menjadi keuntungan penyelesaian sengketa jalur hukum adalah kekuatan hukum yang mengikat antara masing-masing pihak yang bersengketa.
Begitu halnya dengan hubungan antara Indonesia dengan Malaisia. Walaupun antara kedua Negara tersebut satu rumpun dan sering melakukan hubungan baik baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral, namun tidak selamanya hungan itu ber jalan lancar ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai persoalan kedaulan salah satu diantaranya adalah pada tahun 2002 Indonesia dengan Malaysia terjadi sebuah sengketa yang mana di sengketa tersebut hal yang disengketakan agalah tentang batas kedaulatan wilayah antara Indonesia dengan Malaysia mengenai kepemilikan pulau yang ada di perbatas tersebut dan keduanya mengklaim bahwa pulau tersebut adalah masuk batas territorial negaranya baik itu Malaisia maupun Indonesia.
Dalam penyelesaian sengketa ini jalan yang ditempuh oleh kedua Negara ini yaitu Indonesia dan Malaisia adalah dengan jalan penyelesaian sengketa Internasional secara damai dan penyelesaiannya secara yudicial di Mahkamah Internasional
B. Identifikasi Masalah
1. Langkah apa yang diambil Malaisia dan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kedaulatan diantara keduanya?

BAB II
KASUS POSISI
A. Fakta Hukum
Untuk lebih jelanya mengenai fakta hukum mengenai sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Lingitan ini antara Indonesia dan Malaysia maka perlu diketahui kejelasan dari permasalahan tersebut baik dari para pihak maupun kasus yang disengketakan,
1. Para Pihak
Indonesia
Malaisia
2. Kasus Sengketa
Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo,
B. Permasalahan Hukum
Sebelum 1969 kedua belah pihak menghormati Konvensi 1891 antara Inggris dan Belanda yang menetapkan garis batas 40 10’ Lintang Utara (LU) bagi kedua negara. Indonesia berpendirian bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah Selatan garis itu merupakan wilayah Indonesia.
Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan untuk pertama kali muncul ketika dilangsungkan perundingan batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada 9-22 September 1969, karena Malaysia mengklaim pemilik kedua pulau tersebut
Indonesia mendasarkan kedaulatan atas kedua pulau itu menurut Pasal IV Konvensi 1891 antara Belanda dan Inggris. Sedangkan Malaysia mendasarkan kepemilikannya menurut dua alur yaitu alur Sultan Sulu-Spanyol-Amerika Serikat-Inggris-Malaysia dan alur Sultan Sulu-Den & Overbeck-BNBC-Malaysia.
Sengketa ini lalu dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Soeharto dan PM Mahathir Muhamad di Yogyakarta pada 1989. Melalui berbagai pertemuan dalam beberapa tahun, kedua belah pihak berkesimpulan sengketa ini sulit untuk diselesaikan secara bilateral
Karena itu kedua belah pihak setuju untuk mengajukan penyelesaian ini ke Mahkamah Internasional dengan menandatangai ”Perjanjian Khusus untuk diajukan ke Mahkamah Internasional dalam Sengketa antara Indonesia dan Malaysia menyangkut kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Sipdan,” di Kuala Lumpur pada 31 Mei 1997. Melalui surat bersama perjanjian ini kasus sengketa ini disampaikan ke Mahkamah Internasional di Den Haag pada 2 November 1998.
Kedua belah pihak mempercayai Mahkamah Internasional akan mengambil keputusan yang adil mengenai siapa yang berdaulat atas kedaulatan Pulau Ligitan dan Sipadan, berdasarkan bukti-bukti yang ada
Indonesia mendasarkan kedaulatan atas kedua pulau itu menurut Pasal IV Konvensi 1891 antara Belanda dan Inggris. Sedangkan Malaysia mendasarkan kepemilikannya menurut dua alur yaitu alur Sultan Sulu-Spanyol-Amerika Serikat-Inggris-Malaysia dan alur Sultan Sulu-Den & Overbeck-BNBC-Malaysia. Malaysia juga berpendirian bahwa kedaulatannya atas kedua pulau tersebut berdasarkan fakta bahwa Inggris dan kemudian Malaysia sejak 1878 secara damai terus menerus mengadministrasi kedua pulau itu.
Di depan Mahkamah Internasional, untuk membuktikan klaimnya, kedua belah pihak harus memenuhi prosedur, antara lain menyampaikan pembelaan tertulis dan memori, memori banding dan replik. sampai memasuki tahap penyampaian pembelaan lisan.
Pembelaan lisan terbagi dua, yaitu putaran pertama pada 3 dan 4 Juni 2002 Indonesia menyampaikan pembelaannya pada dengar pendapat terbuka. Menyusul Malaysia pada 6 dan 7 Juni. Sedang putaran kedua pada 10 Juni untuk Indonesia dan pada 12 Juni jawaban Malaysia. Mengenai cara-cara menyampaikan perkara, batas waktu penyampaian pembelaan tertulis dan lisan tertera dalam Statuta ICJ. Pembelaan lisan ini, sebagai kelanjutan pembelaaan tertulis yang berakhir pada Maret 2000, akan berlangsung sampai 12 Juni 2002
Pemerintah Indonesia berpendirian bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia tetap mengajukan protes sambil menahan diri untuk tidak melakukan klaim sepihak seperti yang dilakukan Malaysia selama ini atas kedua pulau di lepas pulau Kalimantan tersebut. Demikian salah satu kesimpulan yang diutarakan Menlu saat menyampaikan argumentasi lisan di hadapan hakim pengadilan internasional di Den Haag.
Kendati sedang bersengketa, Hassan menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia masih berlangsung dengan sangat baik. ”Kembali kepada sisi yang positif, Indonesia memperhatikan bahwa kendati terdapat perbedaan-perbedaan dengan Malaysia, hubungan antara kedua negara tetap berjalan sangat baik dan kedua negara telah bersikap arif untuk menyelesaikan sengketa (Sipadan dan Ligitan) secara bersama kepada yurisdiksi Mahkamah Internasional
Hassan, selaku pemegang kuasa hukum (Agent) Indonesia dalam kasus sengketa Sipadan dan Ligitan, yaitu bahwa adanya tindakan sepihak Malaysia pada tahun 1979 yang tidak mencerminkan adanya ”good faith,” diantaranya dengan cara menerbitkan peta yang memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam wilayah nasionalnya. ”Dan akhirnya dengan membangun sejumlah fasilitas wisata di Sipadan. Tindakan-tindakan ini secara fundamental tidak selaras dengan sikap menahan diri atau ‘status quo.
Indonesia mendasarkan kedaulatan atas kedua pulau itu menurut Pasal IV Konvensi 1891 antara Belanda dan Inggris. Sedangkan Malaysia mendasarkan kepemilikannya menurut dua alur yaitu alur Sultan Sulu-Spanyol-Amerika Serikat-Inggris-Malaysia dan alur Sultan Sulu-Den & Overbeck-BNBC-Malaysia.
PADA tanggal 17 Desember 2002 lalu, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan, Pulau Sipadan dan Ligitan adalah wilayah Malaysia berdasar kenyataan, Inggris dan Malaysia dianggap telah melaksanakan kedaulatan yang lebih "efektif" atas pulau itu sebelum tahun 1969.
Indonesia menghormati keputusan itu, apalagi karena Pasal 5 Persetujuan 1997 tegas menyatakan, kedua pihak agree to accept the judgement of the Court given pursuant to this Special Agreement as final and binding upon th
D. Pokok-pokok Putusan Mahkamah Internasional
Putusan Mahkamah dan Pokok-pokok Pertimbangannya mengenai sengketa Indonesia dengan Malaisia tersebut diatas yaitu:
Pokok-pokok Putusan Mahkamah Internasional
1. Menolak argumentasi Malaysia bahwa kedua pulau sengketa pernah menjadi bagian dari wilayah yang diperoleh Malaysia berdasarkan kontrak pengelolaan privat Sultan Sulu dengan Sen-Overbeck/BNBC/Inggris/Malaysia. Mahkamah juga menolak argumentasi Malaysia bahwa kedua pulau termasuk dalam wilayah Sulu/Spanyol/AS/Inggris yang kemudian diserahkan kepada Malaysia berdasarkan terori rantai kepemilikan (Chain of Title Theory). Menurut Mahkamah tidak satupun dokumen hukum atau pembuktian yang diajukan Malaysia berdasarkan dalil penyerahan kedaulatan secara estafet ini memuat referensi yang secara tegas merujuk kedua pulau sengketa.
2. Menolak argumentasi Indonesia bahwa kedua pulau sengketa merupakan wilayah berada di bawah kekuasaan Belanda berdasarkan penafsiran atas pasal IV Konvensi 1891. penafsiran Indonesia terhadap garis batas 4° 10' LU yang memotong P. Sebatik sebagai allocation line dan berlanjut terus ke arah timur hingga menyentuh kedua pulau sengketa juga tidak dapat di terima Mahkamah. Kejelasan perihal status kepemilikan kedua pulau tersebut juga tidak terdapat dalam Memori van Toelichting. Peta Memori van Toelichting yang memberikan ilustrasi sebagaimana penafsiran Indonesia atas pasal IV tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak menjadi bagian dari konvensi 1891. mahkamah juga menolak dalil alternatif Indonesia mengingat kedua pulau sengketa tidak disebutkan di dalam perjanjian kontrak 1850 dan 1878 sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Bulungan yang diserahkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda.
3. Penguasaan efektif dipertimbangkan sebagai masalah yang berdiri sendiri dengan tahun 1969 sebagai critical date mengingat argumentasi hukum RI maupun argumentasi hukum Malaysia tidak dapat membuktikan klaim kepemilikan masing-masing atas kedua pula yang bersengketa.
i. Berkaitan dengan pembuktian effectivities Indonesia, Mahkamah menyimpulkan bahwa tidak ada bukti-bukti kuat yang dapat mewujudkan kedaulatan oleh Belanda atau Pulai Sipadan dan Pulau Ligitan. Begitu pula halnya, tidak ada bukti-bukti dan dokumen otentik yang dapat menunjukkan adanya bentuk dan wujud pelaksanaan kedaulatan Indonesia atas kedua pulau dimaksud hingga tahun 1969. Mahkamah tidak dapat mengabaikan fakta bahwa UU No. 4/Prp/1960 tentang Perairan yang ditetapkan pada 18 Pebruari 1960-yang merupakan produk hukum awal bagi penegasan konsep kewilayahan Wawasan Nusantara- juga tidak memasukkan Sipadan-Ligitan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ii. Berkaitan dengan pembuktian effectivies Malaysia, Mahkamah menyimpulkan bahwa sejumlah dokumen yang diajukan menunjukkan adanya beragam tindakan pengelolaan yang berkesinambungan dan damai yang dilakukan pemerintah kolonial Inggris sejak 1917. serangkaian upaya Inggris tersebut terwujud dalam bentuk tindakan legislasi, quasi yudisial, dan administrasi atas kedua pulau sengketa, seperti :
a. Pengutipan pajak terhadap kegiatan penangkapan penyu dan pengumpulan telur penyu sejak 1917.
b. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pengumpulan telur penyu di P. Sipadan pada tahun 1930-an;
c. Penetapan P. Sipadan sebagai cagar burung, dan
d. Pembangunan dan pemeliharaan mercu suar sejak tahun 1962 di P. Sipadan dan pada tahun 1963 di P. Ligitan
C. Teory
Teory mengenai metode penyelesaian sengketa internasional (methods of international settlement disputes) di bagi dua bagian yaitu metode diplomasi dan secara huklum, lebih jelasnya di jelaskan seperti di bawah ini:
1. Metode Diplomasi (Diplomatic Method):
1.a. Negosiasi (negotiation)
Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tuas digunakan oleh umat manusia. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menempatkan negosiasi sebagai cara pertama dalam menyelesaikan sengketa.
1.b. Pencarian Fakta (fact-finding atau inquiry)
Sengketa yang dihadapi oleh para pihak pada intinya adalah mempersengketakan perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan tersebut diperlukan campur tangan pihak lain untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga sifatnya kurang formal. Cara ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan para pihak.
1.c. Jasa-Jasa Baik (good offices)
Melibatkan pihak ketiga (third party) yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dapat berupa individu atau kelompok (group or individual), negara atau kelompok negara atau organisasi internasional.
Dalam jasa-jasa baik, pihak ketiga terlibat tanpa memainkan peranan yang aktif dalam arti dia tidak ikut secara langsung dalam perundingan-perundingan tetapi hanya menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang perlu agar para pihak yang bersengketa dapat bertemu satu sama lain dan merundingkan sengketanya. Bila para pihak yang bersengketa telah setuju untuk saling bertemu maka berakhir pulalah misi negara yang menawarkan jasa-jasa baiknya tersebut, contoh: atas jasa-jasa baik Perancis, Menlu Henry Kissinger mengadakan perundingan dengan Menlu Vietnam Le Duc Tho pada bulan Januari 1973 untuk mengakhiri Perang Vietnam.
Determination made by third party is not binding unless they have so agreed.
Pelaksanaan jasa-jasa baik (good offices) dapat disatukan dengan mediasi (mediation) pelaksanaannya dapat disatukan/digabungkan, contoh: Kasus Iran (1979) --- kedua belah pihak tidak berbicara secara langsung satu sama lain. Dalam kasus ini Aljazair bertindak sebagai mediator dan menghasilkan Algier Accord sebagai dasar pembentukan “The Iran-USA Claims Tribunal in the Hague (1981)”.
1.d. Mediasi (mediation)
Melibatkan pihak ketiga (third party) yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dapat berupa individu atau kelompok (group or individual), negara atau kelompok negara atau organisasi internasional.
Dalam mediasi, negara ketiga bukan hanya sekedar mengusahakan agar para pihak yang bersengketa saling bertemu, tetapi juga mengusahakan dasar-dasar perundingan dan ikut aktif dalam perundingan, contoh: mediasi yang dilakukan oleh Komisi Tiga Negara (Australia, Amerika, Belgia) yang dibentuk oleh PBB pada bulan Agustus 1947 untuk mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dan juga mediasi yang dilakukan oleh Presiden Jimmy Carter untuk mencari penyelesaian sengketa antara Israel dan Mesir hingga menghasilkan Perjanjian Camp David 1979. Dengan demikian, dalam mediasi pihak ketiga terlibat secara aktif (more active and actually takes part in the negotiation).
Determination made by third party is not binding unless they have so agreed.
1.e. Konsiliasi (conciliation)
Konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh suatu organ yang dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Organ yang dibentuk tersebut mengajukan usul-usul penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa (to the ascertain the facts and suggesting possible solution). Rekomendasi yang diberikan oleh organ tersebut tidak bersifat mengikat (the recommendation of the commission is not binding).
Contoh dari konsiliasi adalah pada sengketa antara Thailand dan Perancis, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Komisi Konsiliasi. Dalam kasus ini Thailand selalu menuntut sebagian dari wilayah Laos dan Kamboja yang terletak di bagian Timur tapal batasnya. Karena waktu itu Laos dan Kamboja adalah protektorat Perancis maka sengketa ini menyangkut antara Thailand dan Perancis.
2. Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Cara Hukum
2.a. Arbitrase
Arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa melalui keputusan yang mengikat yang didasarkan atas hukum dan sebagai hasil dari penerimaan secara sukarela (a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted).
2.b. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai badan peradilan dunia yang berkedudukan di Den Haag dewasa ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam mencegah pertikaian antarnegara. Mahkamah Internasional (ICJ) merupakan kelanjutan dari Mahkamah Tetap Peradilan Internasional (PCIJ) yang dibentuk berdasarkan Pasal XIV Covenant LBB. Pembentukan Mahkamah yang baru ini (ICJ) sama sekali bukanlah berarti bahwa Mahkamah yang lama (PCIJ) gagal dalam menjalankan tugasnya. Terbukti dari tahun 1922 sampai dengan tahun 1940, Mahkamah Tetap (PCIJ) telah memutuskan 31 perkara dan menyampaikan 27 pendapat tidak mengikat (advisory opinion).
Mahkamah Internasional (ICJ) merupakan bagian integral dari PBB. Menurut Pasal 92 Piagam PBB: “Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama PBB”. Karena Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari PBB, maka secara otomatis semua anggota PBB merupakan anggota Statuta Mahkamah Internasional. Hal ini berbeda dengan LBB: Pakta (Covenant) LBB dan Statuta Mahkamah Tetap (PCIJ) merupakan dua naskah yang terpisah sama sekali.
Penyelesaian sengketa yang Diambil antara Malaisia dan Indonesia adalah dengan jalan mengambil metode kedua dalam hal metode hUkum dengan cara mengajukan persoalan sengketa kepada Mahkamah Internasional.
Bagi sebagian pihak, bersengketa melalui jalur hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun yang menjadi keuntungan penyelesaian sengketa jalur hukum adalah kekuatan hukum yang mengikat antara masing-masing pihak yang bersengketa.
Selain arbitrase, lembaga lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur hukum adalah pengadilan internasional. Pada saat ini ada beberapa pengadilan internasional dan pengadilan internasional regional yang hadir untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa internasional. Misalnya International Court of Justice (ICJ), International Criminal Court, International Tribunal on the Law of the Sea, European Court for Human Rights, dan lainnya.
Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum berarti adanya pengurangan kedaulatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Karena tidak ada lagi keleluasaan yang dimiliki oleh para pihak, misalnya seperti memilih hakim, memilih hukum dan hukum acara yang digunakan. Tetapi dengan bersengketa di pengadilan internasional, maka para pihak akan mendapatkan putusan yang mengikat masing-masing pihak yang bersengketa.
BAB III
ANALISIS

................................................................................................ 
.................................................................................................... 

BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan kedaulatan di Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai,dimana Indonesia dan Malaysia memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa ini, dasar hukum di dalam penyelesaian sengketa ini adalah pasal 2 ayat 3 dan pasal 33 Piagam PBB.
Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo, sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua negara di Pulau Borneo, masalah ini muncul karena kedua pihak saling mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan.
Berbagai pertemuan bilateral dilakukan oleh kedua negara dalam upaya melakukan pemecahan atas sengketa ini namun sengketa ini tidak dapat diselesaikan, sehingga kedua negara sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ini kepada Mahkamah Internasional. Berbagai macam argumentasi dan bukti yuridis dikemukakan kedua pihak dalam persidangan di Mahkamah Internasional, dan pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan milik Malaysia atas dasar prinsip OKUPASI, dimana Malaysia dan Inggris sebagai negara pendahulu lebih banyak melaksanakan efektifitas di Pulau Sipadan dan Ligitan.
B. Rekomendasi
Dalam mengantisipasi negosiasi pada tahap berikutnya,maka perlu terus dilakukan pengkajian mendalam untuk memperkuat posisi tawar menawar kita. Landasan hukum yang kuat akan menjadi modal dasarnya, namun harus didukung dengan kepiawaian dalam seni bernegosiasi untuk menyakinkan pihak lawan. Apabila atas dasar hasil kajian yang mendalam dan komprehensif, posisi Indonesia secara yuridis sangat kuat, maka penyelesaian secara hukum harus tetap dibuka kemungkinannya. Dengan alasan apapun, opsi perangsebaiknya tidak digunakan
Untuk mencegah berulangnya kejadian serupa, maka Pemerintah Indonesia harus menangani secara lebih serius masalah wilayah perbatasan dan pulau- pulau yang berbatasan dengan negara tetangga.Bayangkan saja untuk memperjuangkan Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional harus keluar dana lebih dari Rp16 miliar. Dan itu bukan uang yang sedikit terlebih lagi kehilangan satu pulau berarti ancaman terhadap integritas wilayah Indonesia. Hal ini penting, karena sengketa pulau yang dimiliki Indonesia bukan saja Sipadan-Ligitan, tetapi banyak pulau lainnya. Selain itu, ini juga bisa menjadi preseden buruk terhadap pertanggungjawaban pemerintah untuk mempertahankan eksistensi keutuhan wilayah.
Miskin ahli hukum internasional, Hilangnya Pulau Sipadan dan Lingitan di Mahkamah Internasional, menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali, harus diakui bahwa pemerintah memang tidak menggunakan bantuan dari pengacara atau pakar hukum internasional dari Indonesia, kecuali ahli-ahli dari Deplu sendiri. Dari sekian ribu pengacara yang ada di Indonesia, menurut Havas, belum ada satupun yang memiliki keterampilan yang memadai untuk berlaga di Mahkamah Internasional. Salah satunya adalah memperkuat dan memperbanyak ahli hukum yang menguasai pengetahuan tentang hukum internasional. Menurut Director of Treaties on Political, Security and Teritorial Affairs Deplu, Arif Havas Oegroseno, Indonesia minim sekali orang yang ahli di bidang hukum internasional. Namun, tidak seharusnya ketiadaan para pakar hukum internasional membuat kita menjadi tidak percaya diri.
Jangan menggunakan pengacara asing karena, Selain itu, ia juga berpendapat bahwa pengacara dalam negeri memiliki sense of belonging yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengacara asing. Sedangkan, pengacara-pengacara asing relatif melihat kasus tersebut dari sisi bisnisnya semata.
DAFTAR PUSTAKA

................................................................................................................................. 

pengertian kejahatan dan penjahat



KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas perkenan, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas Kriminologi ini.
Tugas ini penulis susun sebagai salsatu pelengkap tugas pada mata kuliah Kriminologi.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tugas ini, terutama kepada dosen pembimbing mata kuliah yang telah memberikan support hingga terselesaikannya tugas ini.
Penulis menyadari bahwa tugas ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap tugas ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua pihak umumnya.
Bandung, 26 Februari 2009
Penulis
DAFTAR PUSTAKA
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang Masalah
  2. Identifikasi Masalah
BAB II PEMBAHASAN
  1. PENGERTIAN KEJAHATAN DAN PENJAHAT
  1. Kejahatan
  2. Penjahat
  1. BENTUK-BENTUK GEJALA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PENJAHAT
BAB III KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA


BAB I
PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang Masalah
Dalam menguraikan tingkah laku criminal itu bukan dimaksudkan untuk membahas gejala-gejala criminal yang langsung berkaitan dengan kejahatan-kejahatan atau psikologi penjahat itu, melainkan untuk sekedar membahas peranan lingkungan sosial dalam perkembangan orang yang melakukan tingkahlaku kejahatan berdasarkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah ini. Dengan menggunakan definisi Prof. Noach, seorang kriminolog yang membeda-bedakan pengertian kriminologi dalam arti yang luas dan kriminologi dalam arti yang terbatas, maksud kami adalah membahas salahsatu masalah kriminologi dalam arti terbatas yang meliputi gejala-gejala kriminial, dan sisi kejiwaan dari pelaku criminal tersebut.
Dalam pembahasan mengenai asal-usul tingkah laku kriminal dan dalam pertimbangan mengenai faktor mana yang memegang peran, utamanya di antara faktor keturunan atau faktor lingkungan, kriminolog tersebut menarik kesimpulan bahwa, kriminalitas manusia normal adalah akibat, baik dari faktor keturunan maupun dari faktor lingkungan, dimana kadang-kadang dari faktor keturunan dan kadang-kadang pula faktor lingkungan memegang peran utama, dan di mana kedua faktor itu juga dapat saling mempengaruhi.
Secara garis besarnya, bahwa faktor keturunan dan faktor lingkungan masing-masing bukan satu faktor saja melainkan suatu gabungan faktor, dan bahwa gabungan faktor ini senantiasa saling mempengaruhi di dalam interaksi sosial orang dengan lingkungannya.
Jadi, seorang manusia normal bukan ditentukan sejak lahir untuk menjadi kriminal oleh faktor pembawaannya yang dalam saling berpengaruh dengan lingkungannya menimbulkan tingkah laku kriminal, melainkan faktor-faktor yang terlibat dengan iteraksi lingkungan sosial itulah yang memberikan pengaruhnya bahwa ia betul-betul menjadi kriminal dalam pengaruh-pengaruh lingkungan yang memudahkannya itu.
Berdasarkan studi perbandingan pernah diperhatikan bahwa karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat didalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam minus kejahatannya, apabila dalam suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar. Di lain pihak residivis-residivis yang besar kebanyakan berasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi tingkat kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.
  1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan keterangan diatas timbul beberapa masalah yang menjadi pertanyaan penulis, antaranya:
1. Apa pengertian dari kejahatan dan penjahat ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk gejala kejahatan yang dilakukan oleh penjahat?

BAB II
PEMBAHASAN
  1. PENGERTIAN KEJAHATAN DAN PENJAHAT
  1. Kejahatan
Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut:
Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat.
Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.
Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
Menurut Richard Quinney, Definisi ttg tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga‑warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.
Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak‑pihak yang membuat perumusan.
Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.
Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.
  1. Penjahat
Penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.
  1. BENTUK-BENTUK GEJALA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PENJAHAT
Di dalam cabang Ilmu Sosiologi Hukum di kenal beberapa teori mengenai bentuk gejala kejahatan di antaranya sebagai berikut:
a. Teori Labeling (Micholowsky)
Premis-premis teori Labeling sebagai berikut :
  1. Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas tingkah laku seseorang.
  2. Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai penjahat.
  3. Umumnya tingkah laku seseorang yang dicap jahat menyebabkan orangnya juga diperlakukan sebagai penjahat.
  4. Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi dalam proses interaksi, di mana interaksi tersebut diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok dan antar individu dan kelompok.
  5. Terdapat kecenderungan di mana seseorang atau kelompok yang dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang disandangnya.
Teori Labeling Howard S. Becker menekankan dua aspek:
(1) Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang‑orang tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat; dan
(2) Pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku, perilaku seseorang bisa sungguh2 menjadi jahat jika orang itu di cap jahat.
Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan, yaitu:
(1) Individual deviation, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam;
(2) Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan; dan
(3) Systematic deviation, sebagai pola‑pola perilaku kejahatan terorganisir dalarn sub‑sub kultur atau sistem tingkah laku.
Pada dasarnya teori labeling menggambarkan:
1. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal;
2. Predikat kejahatan dilakukan oleh kelompok yang dominan atau kelompok penguasa;
3. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa;
4. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa; dan
5. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat kategori orang jahat dan orang tidak jahat. Premis tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang bisa dikatakan jahat apabila tidak terdapat aturan yang dibat oleh penguasa untuk menyatakan bahwa sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang diklasifikasikan sebagai kejahatan.
b. Differential Assosiation Theory (Edwin H. Sutherland)
Sembilan premis perilaku jahat :
  1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan warisan.
  2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komu nikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh).
  3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak berperanan penting dalam terjadinya kejahatan).
  4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk:
(a) teknik melakukan kejahatan,
(b) motif- motif, dorongan‑dorongan, alasan‑alasan pembenar dan sikap‑sikap tertentu).
  1. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi- definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang‑orang yang secara bersa maan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang‑orang yang melihat aturan hukurn sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
  2. Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola‑pola pikir yang lebih melihat aturan hukurn sebagai pernberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukurn sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi)
  3. Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.
  4. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola‑pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara urnum.
  5. Sementara itu perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai‑nilai umum yang sama.
Lain halnya dalam cabang ilmu kriminologi, bentuk-bentuk gejala kejahatan di kaji lebih lanjut dan lebih terperinci di bagi kedalam beberapa pembagian sebagai berikut:
a. Perbuatan
Pembagian menurut perbuatan dapat di bagi 2, bilamana dilihat pada cara tindak pidana dilakukan atau pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.
Menurut cara melakukan; sebagai suatu kemungkinan pembagian:
1. Perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga si korban dapat mengemati, baik perbuatan maupun si pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah si korban menyadari perbuatan itu sebagai tindak pidana atau tidak (Misalnya: Penganiayaan, Penghinaan, Perampokan dll). Sebaliknya, perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak melihat perbuatan, pelaku atau kedua-duanya pada waktu hal itu dilakukan (Misalnya: Penggelapan, Penahanan, Pemalsuan atau peracunan dll).
2. Perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia, dsb) atau tanpa yang disebut tadi.
3. Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara memaksa atau secara biasa.
Menurut benda-benda hukum yang menderita: pada pokoknya hal ini dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II. Juga di dalam kriminologi dikenal selama ini pembagian sedemikian, dimana dibedakan : Tindak pidana agresif, ekonomi, seksual, politik dan tindak pidana lain.
b. Pelaku
Pelaku di sini terdapat 2 cara yaitu dapat dimulai berdasarkan motif si pelaku atau berdasarkan sifat-sifat si pelaku.
Untuk dua cara tersebut diatas diperlukan suatu penelitian yang mendalam terhadap sipelaku; oleh karena baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak keluar. Kesulitan karena penelitian yang demikian. Meskipun demikian, dengan membuat pembagian berdasarkan tipe-tipe si pelaku, di mana tidak selalu dipisahkan kriteria sifat dan motifnya si pelaku. Bebrapa klasifikasi dari si pelaku dikemukakan di bawah ini:
  1. Ajaran Tipe dari Lombroso, Lombroso membedakan:
  1. Dilahirkan sebagai penjahat, Orang-orang ini memiliki ciri-ciri fisik (Stigmata) yang degeneratif atau yang bersifat atavistis (tentang dilahirkan sebagai penjahat);
  2. Penjahat sinting, terhisab dalam kelompok ini: para idiot, imbesil, penderita melankolok, penderita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia;pelegra, juga para alkoholik;
  3. Penjahat karena hawa nafsu;
  4. Penjahat karena kesempatan, yang dapat diperinci dalam:
1. Penjahat samaran;
2. Mereka ini melakukan kejahatan karena keadaan yang luarbisa dan sangat merangsang;
3. Mereka yang melakukan suatu tindak pidana karna hanya suatu pelanggaran Undang-undang secara “Teknis”, tanpa keterlibatan, dalam ruang lingkup nilai atau norma moral;
4. Penjahat biasa, mereka ini dibedakan dari orang yang dilahirkan sebagai penjahat, oleh karena pada waktu dilahirkan mereka adalah normal. Namun, karena dimasa remaja selalu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang jelek, pada akhirnya prilaku mereka menyimpang dibandingkan dengan “mereka yang normal dan yang patuh pada undang-undang”;
  1. Kriminoloid, mereka ini merupakan bentuk peralihan antara yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat berkesempatan. Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena sedikit saja pengaruh yang jelek.
Lamroso berpangkal tolak dari tiga kriteria yang sama sekali berbeda: yang bersifat fisik (yang dilahirkan sebagai penjahat), yang bersifat Psikis (penjahat yang sinting dan penjahat karena hawa nafsu) dan karena lingkungan (penjahat karena kesempatan).
Berdasarkan pandangan antropologi, Lamroso mengadakan penyelidikan mengenai penjahat-penjahat yang terdapat dalam rumah penjara dan terutama mengenai tengkoraknya. Kesimpulan dari penyidikannya ialah, bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Tengkoraknya umpamanya isinya kurang (dari pencuri) daripada orang lain, terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya. Juga dalam otaknya terdapat keganjilan, yang seakan-akan memperingatkan pada otak hewan, biarpun tidak dapat ditunjukkan adanya kelainan-kelainan penjahat yang khusus. Roman mukanya juga lain daripada orang biasa; tulang dahi yang melengkung kebelakang (apa yang disebut front fuyant) dll, dikatakan terdapat padanya. Juga kurang perasaannya dan suka akan tatouage seperti halnya pada orang yang masih sederhana peradabannya juga banyak terdapat pada penjahat.
Kesimpulannya ialah: penjahat umumnya dipandang dari sudut antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (genus homo delinquens) seperti halnya sengan bangsa negro. Mereka dilahirkan demikian, mereka tidak mempunyai pre-disposisi untuk kejahatan, tetapi suatu presdistinasi, dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat merubahnya. Sifat batin sejak lahir ini juga dapat dikenal dari adanya sigmata-sigmata lahir, jadi terdapat suatu tipe penjahat yang dapat dikenal.
  1. Penggolongan menurut Garofalo:
a. Para pembunuh berencana;
b. Para penjahat agresif;
c. Para penjahat karena kekurangan kejujuran;
d. Para penjahat hawa nafsu atau kesetanan.
Garofalo mendasarkan penggolongannya atas cacat moral dan berpendapat bahwa dengan penggolongannya ini, di waktu mengadili dapat ditemukan tindakan refresif yang tepat.
  1. Penggolongan menurut Aschaffenburg:
a. Para penjahat kebetulan: mereka ini melakukan kejahatan karena kealpaan;
b. Para penjahat karena suasana perasaan: mereka tiba-tiba berbuat karena pengaruh perasaan;
c. Para penjahat karena kesempatan: mereka ini berbuat karena kebetulan dan kesempatan;
d. Para penjahat yang bertindak setelah berunding atau melakukan persiapan;
e. Para residivis: cukup kalau mereka pernah dipidana, tanpa mempersoalkan apakah delik yang telah dilakukan sejenis atau tidak;
f. Para penjahat kebiasaan: mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan, terutama karna sifatnya yang fositif atau karena sudah tumpul perasaannya;
g. Para penjahat profesional: mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan secara aktif karena sikap hidup yang di tujukan para pelku kejahatan.
  1. Penggolongan menurut Abrahamsen:
a. Para pelaku seketika:
1. Karena suatu situasi tertentu;
2. Karena kebetulan;
3. Karena pengaruh orang lain;
b. Para penjahat kronis:
1. Karena penyimpangan organis atau fungsional dari jasmani atau rohani;
2. Para “Pelaku seketika” yang kronis;
3. Neurotisi dan mereka yang berbuat karena paksaan psikis;
4. Para pelaku dengan sifat neurotis;
5. Para pelaku dengan perkembangan yang buruk dari insan kamilnya (super ego).
  1. Penggolongan menurut Gruhle
a. Para pelaku karena kecenderungan (bukan kerena pembawaan);
1. Yang Aktif: mereka yang mau melakukan suatu kejahatan;
2. Yang Pasif: mereka yang tidak berkeberatan melakukan suatu delik, tanpa perlu menghendakinya dibandingkan dengan kelompok yang aktif.
b. Para pelaku karena kelemahan;
c. Para pelaku kejahatan karena hawa nafsu;
d. Para pelaku karena kehormatan atau keyakinan.
Menurut Capelli, penggolongan kejahatan itu terjadi karena:
1. Faktor-faktor psikopatis dengan para pelaku:
a. Orang-orang sinting dan
b. Bukan Orang-orang sinting yang psikisabnormal.
2. Faktor-faktor organis dengan para pelaku:
a. Orang-orang yang menderita gangguan organis yang menimpa mereka pada usia lanjut dan beberapa macam orang invalid atau orang cacad dan
b. Orang-orang yang menderita gangguan organis sejak lahir atau sejak masih kecil, yang menyulitkan pendidikan atau penyesuaian sosial mereka (para tuna rungu dan yang buta).
3. Faktor-fakror sosial dengan para pelaku:
a. Para pelaku karena kebiasaan;
b. Para pelaku karena kesempatan (karena kesulitan ekonomi atau fisik);
c. Para pelaku yang secara kebetulan melakukan kejahatan pertama, kemudian melakukan kejahatan yang lebih besar atau suatu seri kejahatan kecil;
d. Para peserta dalam kejahatan berkelompok atau menggantung seseorang sampai mati tanpa melalui proses pengadilan.
Pembagian dari Seelig dengan pangkal tolak bahwa suatu kejahatan dilakukan akibat dari ciri watak sipelaku (Disposisinya) atau dari suatu kejadian psikis, langsung menjelang atau selama dilakukannya perbuatan itu (kejadian senyatanya). Oleh karena itu, pembagian ini, secara ketat, tidak memiliki kesatuan pangkal tolak. Selanjutnya Seelig dan Weindler berpendapat bahwa para penjahat biologis (mereka yang berciri fisik dan psikis) merupakan “sekelompok manusia heterogen yang beraneka warna, yang tidak memiliki kebersamaan ciri biologis”.
Hal ini mengakibatkan pembagian sebagai berikut:
1. Penjahat profesional yang malas berkerja, mereka terus melakukan kejahatan untuk menggantikan cara bekerja yang normal. Kemalasan mereka berkerja sangat menonjol dan cara hidup mereka asosial. Termasuk dalam kelompok ini ialah para penjahat profesional dan para penjahat karena kebiasaan serta penjahat-penjahat kecil yang malas berkerja (para pengembara jalanan, para gelandangan dan pelacur);
2. Para penjahat terhadap harta benda karena daya tahan mereka yang lemah, lazimnya mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, bekerja secara normal, dan acap kali pekerja yang cakap dan rajin. Namun mereka sulit menolak godaan dunia luar, juga yang muncul dalam pekerjaan mereka.
Sifat dari kejahatan terhadap harta benda bergantung selanjutnya dari pekerjaan: pencurian oleh para pekerja dan pembantu rumahtangga, penggelapan oleh personiladministrasi dan para pegawai, perbuatan curang pada pekerjaan paramedis dan pada akhirnya, terlepas dari semua pekerjaan, menahan barang-barang yang ditemukan sebagai pemiliknya sendiri;
3. Para penjahat kareana nafsu agresi, mereka mudah tersinggung sehingga berbuat agresif (penganiayaan) atau mengungkapkan secara lisan atau tulisan (penghinaan, pencemaran nama, penodaan nama).
4. Para penjahat karena ketiadaan penguasaan diri secara seksual, termasuk dalam kelompok ini hanya mereka yang perbuatannya langsungmemuaskan nafsu seksual atau hawa nafsu oleh karena mereka tidak mampu menguasai diri mereka.
5. Para penjahat karena krisis, mereka ini melihat kejahatan sebagai suatu jalan keluar dalam krisis hidup mereka dapat disebabkan karena:
a. Perubahan fisik pada si pelaku yang mengakibatkan ketidaktenangan psikis atau ketegangan,
b. Kejadian-kejadian lahiriah yang tidak menyenangkan, terutama di bidang ekonomi dan percintaan.
c. Perbuatan sendiri.
Seelig menyebut sebgai penjahat krisis:
§ Penjahat harta benda akibat pasca pubertas yang melakukan kejahatan karena keinginan yang tidak tercapai untuk memiliki banyak uang yang seharusnya dimiliki pada waktu dewasa;
§ Penjahat yang melakukan perbuatan curang dalam asuransi karena butuh uang (melakukan pembakaran, dengan cara tidak benaratau dengan sengaja;
§ Lelaki yang mendorong abortus untuk mengakhiri kehamilan yang dilakukannya sendiri (terutama yang diluar perkawinan) atau membunuh wanita hamil itu;
§ Pembunuhan berencana karena cintanya tidak dijawab;
§ Perempuan yang tidak kawin dan hamil yang melakukan abortus atau menyuruh melakukan abortus atau membunuh bayinya sendiri pada waktu lahir;
§ Sebagai bentuk perilaku tercela, dapat disebut di sini bunuh diri.
6. Para penjahat rektif-primitif, tipe ini berasal dari pendapat psikiater kretschmer untuk orang-orang dengan perasaan yang meledak dan yang tidak dapat dikuasai oleh mereka sendiri;
Untuk suatu pembagian kriminologi. Reaksi primitif itu penting, oleh karena hal itu melanggar hak atau melanggar kepentingan pihak ketiga. Sebagai contoh Seelig menyebutkan antara lain:
§ Penjahat karena suatu kerinduan (Pembakaran, perbuatan agresif terhadap majikan atau atasan);
§ Seorang ibu, karena pengaruh perasaan selama dan segera sesudah melahirkan bayinya, membunuh bayi itu;
§ Wanita yang mencuri ditoko atau di perusahaan;
§ Mereka yang membunuh atau yang menganiaya berat tanpa dapat dicegah, dalam suatu pembalasan buta terhadap korban yang tidak dikenal.
7. Penjahat Karena keyakinan, orang-orang ini yakin bahwa perbuatan mereka itu merupakan suatu kewajiban, mereka yang karena keyakinannya menolong seseorang untuk mati atas permintaan dari yang bersangkutan atau atas permintaan dari relasi yang terdekat dari yang bersangkutan, karena penyakit yang tidak tersembuhkan dan penderitaan yang tidak terpikul.
8. Penjahat yang tidak memiliki disiplin pergaulan hidup, mereka ini tidak bersedia atau tidak mampu pengenyampingkan kepentingannya sendiri atau usaha-usaha yang meskipun tidak diancam dengan pidana atau yang dicela;
9. Bentuk-bentuk campuran, di samping 8 tipe murni tersebut diatas, ada bentuk-bentuk campuran dan yang tepenting di antaranya ialah:
a. Penjahat Profesional yang malas bekerja (Kelompok 1), yang sekaligus adalah penjahat yang tidak menguasai diri secara seksual (kelompok 4).
b. Penjahat profesional yang malas bekerja (Kelompok 3)
BAB III
KESIMPULAN
1. PENGERTIAN KEJAHATAN DAN PENJAHAT
1. Kejahatan
Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak‑pihak yang membuat perumusan.
2. Penjahat
Penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.
2. BENTUK-BENTUK GEJALA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PENJAHAT
Teori Labeling (Micholowsky)
Premis-premis teori Labeling sebagai berikut :
1. Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas tingkah laku seseorang.
2. Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai penjahat.
3. Umumnya tingkah laku seseorang yang dicap jahat menyebabkan orangnya juga diperlakukan sebagai penjahat.
4. Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi dalam proses interaksi, di mana interaksi tersebut diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok dan antar individu dan kelompok.
5. Terdapat kecenderungan di mana seseorang atau kelompok yang dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang disandangnya.
Teori Labeling Howard S. Becker menekankan dua aspek:
(1) Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang‑orang tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat; dan
(2) Pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku, perilaku seseorang bisa sungguh2 menjadi jahat jika orang itu di cap jahat.
Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan, yaitu:
(1) Individual deviation, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam;
(2) Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan; dan
(3) Systematic deviation, sebagai pola‑pola perilaku kejahatan terorganisir dalarn sub‑sub kultur atau sistem tingkah laku.
Pada dasarnya teori labeling menggambarkan:
1. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal;
2. Predikat kejahatan dilakukan oleh kelompok yang dominan atau kelompok penguasa;
3. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa;
4. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa; dan
5. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat kategori orang jahat dan orang tidak jahat. Premis tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang bisa dikatakan jahat apabila tidak terdapat aturan yang dibat oleh penguasa untuk menyatakan bahwa sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang diklasifikasikan sebagai kejahatan.
Differential Assosiation Theory (Edwin H. Sutherland)
Sembilan premis perilaku jahat :
  • Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan warisan.
  • Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komu nikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh).
  • Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak berperanan penting dalam terjadinya kejahatan).
  • Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk:
  • teknik melakukan kejahatan,
  • motif- motif, dorongan‑dorongan, alasan‑alasan pembenar dan sikap‑sikap tertentu).
  • Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi- definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang‑orang yang secara bersa maan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang‑orang yang melihat aturan hukurn sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
  • Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola‑pola pikir yang lebih melihat aturan hukurn sebagai pernberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukurn sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi)
  • Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.
  • Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola‑pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara urnum.
  • Sementara itu perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai‑nilai umum yang sama.
DAFTAR PUSTAKA
Noach, Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1984.
Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
W.A.Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, Rafika Aditama, Bandung, 2004.
Widiyanti Ninik dan Waskita Ylius, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
W.M.E. Noach, Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

[1] W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm 211.
[2] Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 24.
[3] Noach, Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1984, hlm 45.
[4] Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 19.
[5] W.A.Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 82.
[6] W.M.E. Noach, Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 81.